MES Susun SKKNI Perbankan Syariah

"SKKNI Perbankan Syariah dinilai akan menciptakan link and match kebutuhan SDM."

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Putu Rahwidhiyasa menuturkan, link and match kebutuhan SDM antara industri dengan perguruan tinggi memang masih menjadi kendala. Menurutnya, link and match kebutuhan industri masih ada yang berbeda dari perguruan tinggi, tapi sudah dilakukan pendekatan dan diskusi agar proses ini bisa dikecilkan gap-nya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya kini sedang menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah Indonesia masih menggunakan SKKNI perbankan secara umum, namun ditambahkan dengan akad-akad dan prinsip syariah.

“SKKNI untuk bank syariah masih diselesaikan, dalam tahap pengembangan, kami akan bantu dari MES untuk pengembangan SKKNI syariah. Insya Allah dalam waktu dekat tidak ada masalah lagi,” katanya, dalam Seminar Strategi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Insani Sektor Jasa Keuangan Syariah di Era MEA, Kamis (8/12).

Sementara, Ketua Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Surono mengatakan, selama ini tingginya biaya pengembangan SDM di perbankan syariah karena usai merekrut SDM, bank syariah masih mengadakan pelatihan selama satu tahun. “Biaya tinggi karena selama ini mahasiswa sudah empat tahun di perguruan tinggi, terus satu tahun lagi belajar di bank syariah atau corporate university,” tukasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, apabila industri perbankan syariah sudah memakai SKKNI, maka setidaknya secara umum standarnya sudah sesuai. “Interface dalam membuat desain instruksional tinggal dihubungkan dengan standar kompetensi maka secara generik (link and match) akan tercapai,” ujar Surono.
Ia pun mengharapkan perguruan tinggi dapat membuat lembaga sertifikasi profesi tingkat pertama, sehingga ketika sudah selesai magang mahasiswa dapat mencapai kualifikasi tertentu. Di sisi lain, pihak perbankan syariah diimbau dapat memberikan pendefinisian soft skill dengan baik.

“Soal soft skill kalau bisa didefinisikan dengan baik, maka kalau diberikan ke perguruan tinggi, mahasiswa juga akan dapat deskripsi yang jelas. Kalau setiap profil perusahaan bisa mendeskripsikan dengan jelas dan desain instruksional menangkap dengan pasti ini akan jalan,” kata Surono.

Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Perbanas Puji Hadiyati mengakui, SKKNI memang harus menjadi acuan agar link and match antara perguruan tinggi, industri perbankan syariah dan lembaga sertifikasi profesi bisa terwujud. “Harapannya bisa menciptakan SDM sesuai kebutuhan industri,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM perbankan syariah pun tak hanya dari sisi kuantitas tapj juga kualitas. Untuk membangun SDM berkualitas ini bisa dilakukan dalam jangka pendek melalui training dan short course, sedangkan dalam jangka panjang melalui sistem pendidikan ekonomi dan keuangan syariah yang terencana dan tereintegrasi dengan baik.

Source :