BEI: Saham Syariah Berpotensi untuk Pembangunan Insfrastuktur

"Komposisi saham infrastruktur yakni non syariah sebesar 42 persen dan saham syariah sebesar 58 persen."

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Nicky Hogan mengatakan, potensi pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan saham syariah atau sukuk sangat besar. “Saham infrastruktur aktif ditransaksikan, proyeksi ketersediaan dana di pasar saham juga besar yang berasal dari investor institusi seperti asuransi, dana pensiun, dan program pengampunan pajak (amnesty pajak),” papar Nicky di Mail Hall BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nicky menegaskan, bahwa perusahaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan dengan menerbitkan saham syariah, dananya tersedia di pasar cukup besar. Yakni, potensi dana melalui investor instusi dari relokasi aset dan rebalancing untuk dana pensiun diperkirakan sebesar Rp 54 triliun, asuransi Rp 85 triliun.

Sedangkan dari dana amnesty pajak Rp 55 triliun dengan asumsi lima persen dari deklarasi dalam negeri kas dan setara kas yang berkisar Rp 1,95 trilun per 30 September 2016. Sementara potensi dari pertumbuhan reksa dana sekitar Rp 18 triliun.

“Potensi dana infrastruktur yang didapatkan dari investor institusi diperkirakan bisa lebih dari Rp 212 trliun. Tapi, semua angka ini adalah perkiraaan,” ujar Nicky.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa kebutuhan pendanaan untuk membangun infrastruktur akan terus membesar sehingga perusahaan bisa didorong untuk menerbitkan sukuk. Beberapa saham infrastruktur keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) disebabkan utang berbasis bunga mencapai lebih dari 45 persen terhadap total aset.

BEI mencatat, tidak semua saham infrastruktur merupakan saham syariah karena kriteria rasio laporan keuangan yang tidak memenuhi prinsip syariah. Komposisi saham infrastruktur yakni non syariah sebesar 42 persen dan saham syariah sebesar 58 persen.

“Dari total keseluruhan saham infrastruktur ada 53 saham, yakni sebanyak 31 saham syariah, dan 22 saham non syariah. Sebanyak 22 saham non syariah ini karena kriteria rasio laporan keuangannya tidak memenuhi prinsip syariah,” ujar Nicky.

Menurutnya, dari keseluruhan jumlah saham syariah, sektor infrastruktur masih sebesar 10 persen dan yang paling besar adalah di sektor perdagangan, jasa dan investasi yang mencapai 26 persen di susul oleh properti sebesar 18 persen, dan industri dasar sekitar 15 persen.

Nicky menjelaskan, prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sepanjang fatwa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah didasarkan pada fatwa DSN MUI.

Ada beberapa kriteria proses seleksi saham syariah yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu jenis usaha harus sesuai syariah dan saham syariah tercatat di BEI.
Selain itu, lanjut Nicky, hutang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45 persen, dan pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak lebih dari 10 persen.

Sourch: MES