DJBC, PPATK dan BI Intensifkan Upaya Pencegahan Pencucian Uang

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan keynote speech dalam Diseminasi Pengaturan Pembawaan Uang yang diselenggarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Kamis (08/12)

DJBC, PPATK dan BI Intensifkan Upaya Pencegahan Pencucian Uang

Jakarta, 09/12/2016 Kemenkeu - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, tantangan geografis dalam melakukan pengawasan keluar masuknya uang tunai ke Indonesia yang sesuai ketentuan cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu kerja sama antarinstansi berwenang untuk melakukan pertukaran informasi, sehingga pengawasan dapat lebih maksimal.

Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya mencegah praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan (TPPU) terhadap terorisme. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Dalam hal ini, seseorang yang membawa uang tunai di atas Rp100 juta wajib melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.
 
“Bea Cukai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai ke wilayah Indonesia di atas Rp100 juta, perpindahan uang yang tidak ditransaksikan secara perbankan oleh para pelintas batas, dan perpindahan nilai uang dalam bentuk over/under invoicing, over/under shipment, multiple invoicing, dan false declaration,” jelasnya dalam Diseminasi Pengaturan Pembawaan Uang yang diselenggarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Kamis (08/12).

Ia berharap, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat lebih teliti dalam melakukan pengawasan uang tunai. DJBC sendiri, menurutnya, siap membentuk kerja sama dengan PPATK, Bank Indonesia (BI), dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengawasan uang tunai. “Kami siap membentuk intelligence center dan mengerahkan petugas untuk mendukung program ini," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang peraturan terkait pengaturan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau luar Indonesia. “Di dalam peraturan tersebut, kewenangan Bea Cukai akan diperkuat dalam melakukan pengawasan. Beberapa hal lain yang diatur adalah nominal pembawaan uang, dan sanksi terhadap pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Budianto menyatakan, saat ini BI juga sedang menggodok peraturan terbaru terkait pembawaan uang tunai. Peraturan tersebut dan peraturan pemerintah yang sedang dirancang diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan arus keluar masuknya uang tunai ke wilayah Indonesia.(nv)

Source :

Read More

MES Susun SKKNI Perbankan Syariah

"SKKNI Perbankan Syariah dinilai akan menciptakan link and match kebutuhan SDM."

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Putu Rahwidhiyasa menuturkan, link and match kebutuhan SDM antara industri dengan perguruan tinggi memang masih menjadi kendala. Menurutnya, link and match kebutuhan industri masih ada yang berbeda dari perguruan tinggi, tapi sudah dilakukan pendekatan dan diskusi agar proses ini bisa dikecilkan gap-nya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya kini sedang menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah Indonesia masih menggunakan SKKNI perbankan secara umum, namun ditambahkan dengan akad-akad dan prinsip syariah.

“SKKNI untuk bank syariah masih diselesaikan, dalam tahap pengembangan, kami akan bantu dari MES untuk pengembangan SKKNI syariah. Insya Allah dalam waktu dekat tidak ada masalah lagi,” katanya, dalam Seminar Strategi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Insani Sektor Jasa Keuangan Syariah di Era MEA, Kamis (8/12).

Sementara, Ketua Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Surono mengatakan, selama ini tingginya biaya pengembangan SDM di perbankan syariah karena usai merekrut SDM, bank syariah masih mengadakan pelatihan selama satu tahun. “Biaya tinggi karena selama ini mahasiswa sudah empat tahun di perguruan tinggi, terus satu tahun lagi belajar di bank syariah atau corporate university,” tukasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, apabila industri perbankan syariah sudah memakai SKKNI, maka setidaknya secara umum standarnya sudah sesuai. “Interface dalam membuat desain instruksional tinggal dihubungkan dengan standar kompetensi maka secara generik (link and match) akan tercapai,” ujar Surono.
Ia pun mengharapkan perguruan tinggi dapat membuat lembaga sertifikasi profesi tingkat pertama, sehingga ketika sudah selesai magang mahasiswa dapat mencapai kualifikasi tertentu. Di sisi lain, pihak perbankan syariah diimbau dapat memberikan pendefinisian soft skill dengan baik.

“Soal soft skill kalau bisa didefinisikan dengan baik, maka kalau diberikan ke perguruan tinggi, mahasiswa juga akan dapat deskripsi yang jelas. Kalau setiap profil perusahaan bisa mendeskripsikan dengan jelas dan desain instruksional menangkap dengan pasti ini akan jalan,” kata Surono.

Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Perbanas Puji Hadiyati mengakui, SKKNI memang harus menjadi acuan agar link and match antara perguruan tinggi, industri perbankan syariah dan lembaga sertifikasi profesi bisa terwujud. “Harapannya bisa menciptakan SDM sesuai kebutuhan industri,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM perbankan syariah pun tak hanya dari sisi kuantitas tapj juga kualitas. Untuk membangun SDM berkualitas ini bisa dilakukan dalam jangka pendek melalui training dan short course, sedangkan dalam jangka panjang melalui sistem pendidikan ekonomi dan keuangan syariah yang terencana dan tereintegrasi dengan baik.

Source :

Read More

Tingkatkan Devisa Pariwisata, Menko Kemaritiman Gelar GBBS Di Balai Kota Surabaya

Monument Jalasveva Jayamahe

Surabaya, KK - Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat revolusi mental adalah menghidupkan gerakan-gerakan yang berwawasan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim memiliki gerakan budaya bersih dan senyum yang diperuntukkan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata di Indonesia.

Upaya itu salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Rakor Percepatan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum di Gedung Balaikota Surabaya, Selasa (6/12). Kali ini, peserta Rakor yang diundang adalah 50 Kepala Daerah se-Indonesia. Kepala Daerah yang diundang adalah kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam kategori 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kawasan strategis pariwisata lainnya.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan akan memberikan arahan dan berdialog dengan para kepala daerah yang hadir dalam Rakor tersebut. Ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Menko. Arahan tersebut antara lain pariwisata kemaritiman merupakan sektor yang potensial untuk meningkatkan devisa negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, untuk peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, keindahan dan pesona alam saja tidak cukup untuk menarik minat wisatawan dan membuat mereka betah tinggal lebih lama di Indonesia. Perlu prioritas peningkatan kebersihan lokasi wisata dan keramahtamahan penduduk di lokasi wisata.

“Kalau bersih kan untuk pariwisata baik, kesehatan baik. Sekarang kita bertahap (meningkatkan) pariwisata, kami berharap pada 2019 jumlah turis ke Indonesia mencapai 20 juta. Itu penerimaan terbesar kita, dengan pendapatan USD20 Miliar,” ujarnya.

Yang juga tak kalah penting adalah pengembangan potensi obyek dan produk wisata berbasis kemaritiman yang menjadi ciri khas lokal daerah. Hal tersebut juga harus digali, ditumbuhkembangkan dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat daerah sehingga dapat menjadi modal awal menuju pembangunan berkelanjutan berikutnya. Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta agar kepala daerah menyusun rencana strategis percepatan budaya bersih dan senyum di daerah masing-masing dengan memperhatikan kearifan budaya lokal berbasis kemaritiman.

Dia menambahkan, menjadi model agar bupati dan wali kota daerah lain melihat dan mencontoh bagaimana mengelola sampah. Contohnya pengelolaan sampah menjadi listrik yang sudah dilakukan di Surabaya.

“Tidak perlu belajar ke luar negeri. Sekali-kali tengok ke luar negeri boleh. Tapi di Surabaya saja sudah menjadi model yang cukup baik. Bisa dibuat belajar. Banyuwangi mungkin, Trenggalek, juga daerah lain mungkin dari Sumatra dan Kalimantan juga bisa belajar dari Surabaya,” imbuhnya.

Untuk mendukung upaya daerah dalam melaksanakan gerakan budaya bersih dan senyum diperlukan langkah sinergis dengan kementerian teknis terkait. Oleh karena itu, selain Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Dirjen Pengelolaan Sampah dan B3 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Tuti Hendrawati, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR Lana Winayati juga dijadwalkan menghadiri pertemuan itu.

Tak hanya itu,  Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Revolusi Mental Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pemerintah serta Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di ruang sidang Gedung Balaikota Surabaya tersebut.

Lebih jauh, kegiatan Rakor ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Surabaya yang telah banyak memiliki program-program kebersihan. Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga nantinya akan mengajak semua peserta untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang telah berhasil menerapkan program kebersihan tersebut.

Source: Kanal Kota

Read More

Transaksi Lindung Nilai Syariah sebagai Elemen Penting Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi lindung nilai syariah merupakan elemen penting transaksi keuangan syariah, demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara pada saat memberikan keynote speech acara Seminar International Islamic Financial Market (IIFM) bertema “Sukuk and Islamic Trade Finance – Prospect and Challenges” yang digelar pada hari Senin, 5 Desember 2016, di Bahrain. Deputi Gubernur Senior BI hadir mewakili Bank Indonesia sebagai pendiri dan anggota tetap IIFM bersama dengan Islamic Development Bank (IDB), Bank Sentral Bahrain, Monetary Authority of Brunei Darussalam, Bank Negara Malaysia dan Central Bank of Sudan. IIFM merupakan lembaga yang menetapkan standar layanan industri keuangan syariah yang memiliki fokus pada standarisasi perjanjian keuangan syariah dan bentuk produk terkait dengan pasar uang dan modal, keuangan korporasi dan transaksi keuangan dari layanan industri keuangan syariah.

Lebih lanjut, Mirza Adityaswara menyampaikan bahwa Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melayani lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi valuta asing. Transaksi lindung nilai syariah yang dilakukan di Indonesia berdasarkan dua model yaitu transaksi lindung nilai sederhana (‘Aqd al Tahawwuth al-Basith) dan transaksi lindung nilai kompleks (‘Aqd al Tahawwuth al-Murakkab). Di Indonesia, dana haji dan wisata syariah menjadi target utama dari implementasi ketentuan mengingat jumlahnya yang cukup besar, namun sensitif terhadap pergerakan nilai tukar.

Dalam kesempatan seminar tersebut, produk sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi karena pertumbuhannya yang tinggi, beragamnya komposisi investor, serta tersedianya sukuk dengan tenor pendek. Hal ini turut membantu manajemen likuiditas dan pembiayaan pemerintah. Seminar dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalangan seperti pelaku pasar, lembaga keuangan, pemerintah, bank sentral dan akademisi dari berbagai negara di kawasan Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah.

 Source:

Read More

BEI: Saham Syariah Berpotensi untuk Pembangunan Insfrastuktur

"Komposisi saham infrastruktur yakni non syariah sebesar 42 persen dan saham syariah sebesar 58 persen."

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Nicky Hogan mengatakan, potensi pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan saham syariah atau sukuk sangat besar. “Saham infrastruktur aktif ditransaksikan, proyeksi ketersediaan dana di pasar saham juga besar yang berasal dari investor institusi seperti asuransi, dana pensiun, dan program pengampunan pajak (amnesty pajak),” papar Nicky di Mail Hall BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nicky menegaskan, bahwa perusahaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan dengan menerbitkan saham syariah, dananya tersedia di pasar cukup besar. Yakni, potensi dana melalui investor instusi dari relokasi aset dan rebalancing untuk dana pensiun diperkirakan sebesar Rp 54 triliun, asuransi Rp 85 triliun.

Sedangkan dari dana amnesty pajak Rp 55 triliun dengan asumsi lima persen dari deklarasi dalam negeri kas dan setara kas yang berkisar Rp 1,95 trilun per 30 September 2016. Sementara potensi dari pertumbuhan reksa dana sekitar Rp 18 triliun.

“Potensi dana infrastruktur yang didapatkan dari investor institusi diperkirakan bisa lebih dari Rp 212 trliun. Tapi, semua angka ini adalah perkiraaan,” ujar Nicky.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa kebutuhan pendanaan untuk membangun infrastruktur akan terus membesar sehingga perusahaan bisa didorong untuk menerbitkan sukuk. Beberapa saham infrastruktur keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) disebabkan utang berbasis bunga mencapai lebih dari 45 persen terhadap total aset.

BEI mencatat, tidak semua saham infrastruktur merupakan saham syariah karena kriteria rasio laporan keuangan yang tidak memenuhi prinsip syariah. Komposisi saham infrastruktur yakni non syariah sebesar 42 persen dan saham syariah sebesar 58 persen.

“Dari total keseluruhan saham infrastruktur ada 53 saham, yakni sebanyak 31 saham syariah, dan 22 saham non syariah. Sebanyak 22 saham non syariah ini karena kriteria rasio laporan keuangannya tidak memenuhi prinsip syariah,” ujar Nicky.

Menurutnya, dari keseluruhan jumlah saham syariah, sektor infrastruktur masih sebesar 10 persen dan yang paling besar adalah di sektor perdagangan, jasa dan investasi yang mencapai 26 persen di susul oleh properti sebesar 18 persen, dan industri dasar sekitar 15 persen.

Nicky menjelaskan, prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sepanjang fatwa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah didasarkan pada fatwa DSN MUI.

Ada beberapa kriteria proses seleksi saham syariah yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu jenis usaha harus sesuai syariah dan saham syariah tercatat di BEI.
Selain itu, lanjut Nicky, hutang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45 persen, dan pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak lebih dari 10 persen.

Sourch: MES

Read More

Inflasi Bulan November Didorong Kenaikan Harga Pangan

Inflasi Dipicu Kenaikan Harga Pangan

Sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan November 2016 mencatat inflasi sebesar 0,47% (mtm). Peningkatan inflasi IHK bulan ini sesuai dengan pola historis menjelang akhir tahun. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara kumulatif (Januari - November) dan tahunan masing-masing mencapai 2,59% (ytd) dan 3,58% (yoy). 

Inflasi pada bulan November terutama bersumber dari inflasi komponen volatile food (VF). Inflasi komponen VF tercatat sebesar 1,84% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 9,14% (yoy). Inflasi VF secara bulanan tersebut terutama bersumber dari kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan cabai rawit yang antara lain dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan di sentra produksi cabai di Sumatera. Sementara itu, inflasi komponen inti sedikit meningkat sebesar 0,15% (mtm) atau 3,07% (yoy), sejalan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Peningkatan inflasi inti tersebut tertahan oleh masih terbatasnya permintaan domestik dan terkendalinya ekspektasi inflasi. Kelompok administered prices (AP) tercatat mengalami inflasi yang lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,13% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,09% (yoy). Inflasi AP bersumber dari kenaikan harga rokok kretek filter, bensin dan rokok kretek. 

Ke depan, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan pada akhir tahun diperkirakan sekitar 3,0-3,2% atau berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1%. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus dilakukan, dengan fokus pada upaya menjamin pasokan dan distribusi, khususnya berbagai bahan kebutuhan pokok seiring peningkatan permintaan menjelang akhir tahun, serta menjaga ekspektasi inflasi.

Source: Bank Indonesia

Read More

KSEI Forkes Siapkan Kader Usahawan Melalui Safari Home Alumni

Foto Bersama Pengurus, Demisioner, dan Alumni HMPS Ekonomi Syariah (KSEI Forkes) IAIN Pekalongan

KSEI Forkes - Siang sampai sore kemarin 10.30 - 15.00 (4 Nopember 2016) HMPS Ekonomi Syariah (KSEI Forkes) IAIN Pekalongan telah melaksanakan program kerja Safari Home Alumni  yang dimotori oleh Departemen Eksternal, bertempat di kediaman Bapak Fatkhur Rohkman salah satu alumni HMPS Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. 

Kegiatan berjalan seperti biasa dengan dimulai dengan acara Pembukaan yang dibuka langsung oleh MC Lisna Wulantika selaku sekretaris 1 HMPS Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Kemudian dilanjut dengan sambutan pertama oleh Aziz Bahrudin Ketua Umum HMPS Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, sambutan kedua oleh Shohibul bait Bapak Fatkhur Rokhman, sambutan ketiga oleh Bapak Sultan Mubarok selaku Ketua Alumni Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Kemudian dilanjutkan dengan acara sharing-sharing. Dan penutupan serta diakhiri dengan berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Fatkhur Rokhman. 

Namun pada kegiatan ini terdapat keistimewaan tersendiri dimana kegiatan ini merupakan tonggak awal menuju kesuksesan, yang mana kegiatan ini dihadiri oleh para Alumni yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya dan siap memberikan bimbingan kepada pengurus HMPS Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan untuk ke depannya, diantara alumni yang hadir adalah Bapak Sultan Mubarok, Bapak Bachtiar Effendi, Bapak Fathur Rokhman dan juga para Alumni, Demisioner serta pengurus HMPS Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. 

"Perlu diketahui bahwa acara ini adalah acara Perdana kita". Papar Bapak Sultan saat memberikan sambutan atas nama alumni Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Rencananya acara ini akan terus ditindak lanjuti dan dijadikan sebagai kajian diantara pengurus HMPS dan Alumni secara berkelanjutan. Acara ini berjalan dengan santai dan diselingi sedikit canda sehingga terlihat sangat akrab dan bersahabat. Peserta acara sangat antusias mengikuti jalannya acara dan terlihat bersemangat. 

Acara ini ternyata sudah di setting oleh Bapak sultan di jauh-jauh hari. Tujuan dari acara Safari Home Alumni kali ini bukan hanya sekedar bertemu bersilaturrahmi saja, tetapi juga membangkitkan spirit keorganisasian, spirit bisnis, dan tak ketinggalan pula spirit beragam serta mencetak kader-kader pengusaha muda. 

Dalam acara sharing-sharing terjadi Tanya jawab yang sangat menarik, diantaranya tanya jawab seputar HMPS Ekonomi Syariah di masa lalu. Dalam sambutan, Bapak Sultan bercerita bahwa HMPS Ekonomi Syariah pada waktu dulu itu ditakuti oleh Kampus-kampus lainnya (dalam hal lomba seputar ekonomi islam). Pernyataan itu diperkuat oleh Bapak Bahtiar dalam acara sharing-sharing. "Dulu itu ya, Kampus-kampus lain, denger nama STAIN Pekalongan aja mereka sudah takut". Papar Bapak Bahtiar. 

Dengan berbagai masukan itu peserta jadi terbawa suasana, ditambah lagi dengan motivasi-motivasi para alumni dan adanya rencana dari alumni untuk mengadakan sekolah bisnis membuat peserta tergugah untuk bangkit lagi meraih kejayaan yang dulu pernah diraih.

Ada pesan yang dapat diambil dari kegiatan Safari Home kali ini. Dimulai dari Bapak Fatkhur yang mewanti-wanti untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian Bapak sultan berpesan agar berprasangka baik terhadap kegagalan saat ini dan terus berjuang. Yang terakhir, pesan dari Bapak Bahtiar adalah untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada yang nantinya mempermudah semua urusan di masa mendatang.  

Insya Allah HMPS Ekonomi Syariah (KSEI Forkes) IAIN Pekalongan ke depannya akan lebih bersinergi kembali dalam lingkup internal, regional maupun nasional.

Read More