Siaran Pers: Peluncuran Sistem Informasi Ketentuan Perbankan On-line (SIKePO)

Jakarta, 30 Desember 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi kodifikasi dan pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara on-line oleh masyarakat/ stakeholders (baik internal maupun eksternal OJK) yang diberi nama Sistem Informasi Ketentuan Perbankan On-line (SIKePO). 

Pengembangan SIKePO merupakan upaya OJK untuk memberikan layanan kepada stakeholders, baik industri maupun masyarakat dalam menyediakan informasi ketentuan perbankan. Manfaat SIKePO antara lain adalah memudahkan pengguna untuk mencari pengaturan atas suatu topik secara komprehensif, membantu pengguna untuk mengetahui rekam jejak atas suatu ketentuan dan menyediakan wadah bagi pengguna untuk mencari ketentuan perbankan secara mudah (user-friendly).

Selama ini, belum terdapat sarana yang memuat seluruh ketentuan perbankan yang lengkap dan komprehensif. Dengan adanya SIKePO, ketentuan perbankan disajikan secara sistematis berdasarkan topik atau klasifikasi tertentu.

Aplikasi SIKePO dapat diakses melalui alamat http://sikepo.ojk.go.id/. Site SIKePO memiliki logo yang menggambarkan gabungan antara tulisan SIKePO dengan icon SIKePO yaitu owl (burung hantu) dan buku yang terbuka, yang melambangkan ketajaman dan ilmu pengetahuan. Logo ini diharapkan dapat menjembatani manfaat dan tujuan dikembangkannya aplikasi SIKePO.     

Menu utama SIKePO adalah "Kodifikasi Ketentuan" dan "Pencarian Ketentuan". Pada menu "Kodifikasi Ketentuan" pengguna dapat mencari ketentuan perbankan yang telah dikelompokkan berdasarkan topik tertentu (dikodifikasi), yang disajikan sampai pada tingkat Pasal atau Bab tertentu. Pada menu ini pengguna juga dapat melihat jejak suatu ketentuan serta melihat ketentuan secara utuh. Pada menu "Pencarian Ketentuan" pengguna dapat melakukan pencarian ketentuan dengan menggunakan keyword tertentu.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam SIKePO adalah ketentuan-ketentuan perbankan, baik Bank Umum Konvesional maupun Syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat Konvensional maupun Syariah. Pada tahap awal pengembangan, SIKePO menyediakan informasi ketentuan Bank Umum Konvensional baik yang bersifat eksternal (berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Eksternal dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia), maupun yang bersifat internal (Surat Edaran Dewan Komisioner dan Surat Edaran Bank Indonesia Internal). Selanjutnya SIKePO akan terus dikembangkan untuk dapat memuat kodifikasi pengaturan Bank Umum Syariah, BPR konvensional maupun BPR Syariah

***

Informasi lebih lanjut:

Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1.

Telp: (021) 29600000. msiregar@ojk.go.id.  

Source: www.ojk.go.id

Read More

SPAM Umbulan Berhasil Capai Financial Closing

SPAM Umbulan Berhasil Capai Financial Closing

Jakarta, 04/01/2017 Kemenkeu – Pemerintah dan Badan Usaha berhasil mempercepat salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

SPAM Umbulan mencapai financial closing lebih cepat 6 bulan dari target awal, yaitu telah dilaksanakan pada Jumat (30/12) lalu. “Pemerintah sangat mensyukuri apa yang kita lakukan hari ini, karena ini merupakan lambang dari berhasilnya sebuah kerja sama. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Proyek ini mendapatkan dukungan pemerintah berupa Viability Gap Funding (VGF) senilai investasi yang mencapai Rp4,51 Triliun. Proyek SPAM Umbulan ini memanfaatkan sumber air yang berada di Kabupaten Pasuruan dan berkapasitas 4.000 liter air per detik. Nantinya, air tersebut akan dialirkan untuk Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.

Menurut Darmin, keterlibatan pihak swasta atau dunia usaha amat diperlukan khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek sejenis. “Kami juga ingin mengundang pemerintah daerah untuk mengupayakan proyek-proyek seperti ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Kita perlu ikut sertakan swasta atau dunia usaha untuk mengerjakan proyek khususnya yang berbentuk pelayanan dasar,” jelasnya, seperti dikutip melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (04/01). (as/rsa)

Source: Menkeu

Read More

Kemenkop Minta Induk KUD Perkuat Jaringan Pusat Sampai Daerah

Kemenkop Minta Induk KUD Perkuat Jaringan Pusat Sampai Daerah

(JAKARTA) Kementrian Koperasi dan KUM meminta Induk KUD (Koperasi Unit Desa) untuk memerkuat jaringan dari pusat sampai daerah dan mengupayakan partisipasi aktif dari masing-masing unit, baik di pusat (Induk KUD), di propinsi (PUSKUD) sampai di daerah (KUD) . Jika ini tercipta, maka koperasi akan menjadi
kekuatan yang patut diperhitungkan karena memiliki sumbeer daya yang signifikan dan solid.
Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD ke XXXVI tahun buku 2015 dan Rapat Anggota Program tahun buku 2017, di Jakarta Selasa (19/12). "Kalau melihat kuantitas KUD yang ada yaitu sebanyak 9.437 KUD, yang menyerap 13,4 juta KK (kepala Keluarga-red), maka itu jumlah yang sangat signifikan dan besar.
Namun pertanyaannya, apakah jumlah sebanyak itu aktif semua? atau sebagian ada yang terengah-engah, bahkan tidak aktif sama sekali?, ini yang menurut saya jadi tantangan bagai Induk KUD sekarang, bagaimana bisa merevitalisasi anggotanya," katanya.
Menurut Meliadi, aset dan sumber daya KUD yang sedemikian besar akan percuma saja bila, organisasi KUD baik di pusat sampai daerah, tidak terlibat aktif dalam pembangunan koperasi. "Hirarki organisasi KUD mulai dari Induk KUD sampai ke tingkat KUD di daerah, itu sudah sangat bagus dan relevan.
Masalahnya jangan antar lembaga ini saling berebut lahan bisnis.Ibarat induk ayam dan anaknya, adalah tidak elok jika saling berebut lahan bisnis. Untuk itu hirarki organisasi ini harus dimanfaatkan, jika dibawahnya sudah
tertata baik, maka semakin keatas semakin kuat. Inilah yang diharapkan dari KUD," katanya.
Ia menunjuk rencana kerjasama yang dilakukan Induk KUD dengan perusahaan peternakan ayam dari Jepang maupun pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di sejumlah KUD dengan perusahaaan China. " Jika selama ini bibit ayam masih dipasok dari luar, maka setelah kerjasama ini pusat pembibitan ayam itu harus ada di daerah-daerah dimana KUD berada, sehingga mereka bis amenghasilkan telur maupun daging ayam untuk ekspor, itulah contoh contoh praktis apa yang dimaksudkan dengan revitalisasi koperasi " tambah Meliadi.
Dalam kesempatan itu Meliadi sempat menyentil molornya jadwal RAT yang dilakukan Induk KUD, dimana seharusnya paling lambatan dilakukan pada Juni 2016. "Sudah menjadi kewajiban koperasi untuk melakukan RAT sesuai aturan yang ada. Namun mundurnya RAT Induk KUD tahun buku 2015 menjadi di penghujung 2016, tentu menimbulkan pertanyaaan ada apakah ini? saya beramsusi mungkin sengaja dilakukan dengan tujuan persiapan menjadi lebih baik, mudah-mudahan itu yang terjadi,' katanya.
KUD Masih dibutuhkan
Sementara itu Ketua Umum Induk KUD Herman YL Wutun meminta pemerintah campur tangan pemerintah untuk mengembalikan popularitas KUD. Saat ini jumlah KUD tidak berkembang, malah yang aktif semakin sedikit. Herman menyebut pada saat Orde Baru, jumlah KUD mencapai 9 ribu unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga.
Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif tidak sampai 50% dari jumlah yang ada sejak jaman Orde Baru tersebut.
"Mungkin tinggal 30% dari 9 ribu KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD," cetus Herman.
Ia menegaskan KUD saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan, terutama bagi para petani dan nelayan. KUD dahulu kala dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin. Apalagi, sambung dia, pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan.
Dia pesimistis program tersebut bisa tercapai bila petani tidak diberdayakan yang salah satu caranya melalui peran KUD."Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil.
Orang miskin hanya bisa berkoperasi, tidak bisa bangun CV apalagi PT. Kalau KUD ga diperhatikan, rakyat kecil ga bisa bangkit," tukas Herman.
Herman merasa pemerintah malah justru membuat pesaing KUD, yaitu koperasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah.
Jakarta, 20 Desember 2016
Humas Kemenkop dan UKM

Read More

Pemerintah dan Pengusaha Pacu Kompetensi SDM Industri

Pemerintah dan Pengusaha Pacu Kompetensi SDM Industri

Pemerintah bersama dunia usaha berkomitmen untuk memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri. Hal ini akan membawa dampak luas pada penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, Kementerian Perindustrian memberikan perhatian lebih dalam pengembangan kompetensi SDM, di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pemagangan, serta pemberian sertifikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas di sektor industri nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Deklarasi Pemagangan Nasional di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Menperin menyampaikan, upaya tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi agar mampu mendongkrak daya saing Indonesia di era persaingan global yang semakin ketat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Apalagi, potensi SDM lokal cukup besar dengan 60 persen dari penduduk Indonesia adalah usia produktif.

“Kami juga mengharapkan, selain ada yang diterima bekerja di industri, lulusan pemagangan ini bisa menjadi wirausaha muda,” ujar Airlangga. Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru agar dapat memenangi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Oleh karena itu, Menperin meminta peran aktif dari pelaku industri untuk terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Kegiatan ini bisa melalui corporate social responsibility dan kami juga telah mengusulkan para expert industri yang memasuki usia pensiun agar memberikan pelatihan di Sekolah Menengah Kejuruan,” tuturnya.

Sebanyak 2.648 perusahaan telah berkomitmen menerima peserta magang yang berasal dari kawasan industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perusahaan tersebut, antara lain bergerak di sektor manufaktur (1.776 perusahaan), 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, serta 219 perusahaan sektor ritel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani memaparkan, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi penting dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Indonesia di era globalisasi.

“Kami bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah, mempromosikan dan mendorong perusahaan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja serta membangun kualitas dan kuantitas dari penyelenggaraan pelatihan kerja melalui pemagangan.” paparnya.  

Selain itu, Kadin akan memetakan perencanaan kebutuhan SDM di masing-masing perusahaan di setiap wilayah seperti di provinsi atau kabupaten/kota, dan pada akhirnya perencanaan kebutuhan SDM secara nasional. Diharapkan, perencanaan pendidikan keterampilan yang dilakukan oleh institusi pendidikan maupun oleh pusat latihan kerja dapat sesuai dengan kebutuhan di dunia industri.

Dapat disampaikan, beberapa capaian Kemenperin dalam pengembangan SDM industri, antara lain penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, dengan menghasilkan tenaga kerja yang terserap oleh industri sebanyak 16.178 orang, terdiri atas 11.622 orang melalui pelatihan berbasis sistem three-in-one (3-in-1) dan 4.556 orang melalui pendidikan SMK dan diploma.

Kemudian, pendirian Politeknik dan Akademi Komunitas di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Sampai tahun 2016, telah berdiri Akademi Komunitas Industri TPT di Solo dan Politeknik Industri Logam di Morowali yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menristekdikti dan MenPAN-RB.

Telah juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman lima menteri tentang PengembanganPendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link And Match dengan Industri, sertatersusunnya Rencana Pengembangan Link and Match SMK dengan Industri, yang di 2017-2019 berada pada tahap identifikasi kerja sama oleh 150 perusahaan industri dengan 750 SMK.

sOURCE:

Read More

PT BURSA BERJANGKA JAKARTA GELAR RUPSLB 2016

PT BURSA BERJANGKA JAKARTA GELAR RUPSLB 2016

Jakarta Futures Exchange (JFX) atau PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) baru-baru ini mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Oktober 2016, berlokasi di kantor JFX The City Tower Lantai 20 Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta.

 RUPSLB JFX 2016 telah berlangsung dengan baik.

Secara umum terdapat 3(dua) agenda yang masuk dalam pembahasan RUPSLB kali ini, yaitu agenda permohonan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) JFX 2017; agenda kedua tentang tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus Perseroan oleh Pemegang Saham, serta agenda ketiga yaitu lain-lain.


“RUPSLB kali ini membahas beberapa agenda umum untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bappebti sebagai Regulator dan agenda spesifik yang diharapkan dalam waktu dekat bakal mampu mengembangkan industri perdagangan berjangka tanah air serta memperkuat struktur keuangan Perseroan secara signifikan,” demikan penjelasan Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama JFX.


Dengan adanya inisiatif dan action plan yang terelaborasi dalam RUPSLB tersebut, manajemen JFX berharap pengembangan perusahaan menjadi Bursa Berjangka yang berintegritas di Indonesia maupun  kawasan regional akan semakin  cepat terwujud.

Source:

Read More

Menteri PUPR: LMAN Bisa Optimalkan Aset di Kementerian PUPR

Menteri PUPR: LMAN Bisa Optimalkan Aset di Kementerian PUPR

Jakarta, 27/12/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu meresmikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang turut hadir, menyebut bahwa LMAN dapat membantu untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara, terutama yang ada di Kementerian PUPR.

“Jadi misalnya Kementerian PUPR mempunyai wisma atau tanah yang idle harus dilaporkan ke LMAN untuk mendapatkan rekomendasi bagaimana mengoptimalkan aset tersebut. Termasuk nanti pengoptimalan Wisma Atlet di Kemayoran setelah dipakai untuk penginapan pada acara Asian Games di 2018 nanti,” jelas Basuki.

Masih banyaknya aset negara yang belum optimal tersebut menjadikan beban bagi keuangan negara untuk pemeliharaannya saja. Oleh karena itu, ia berharap LMAN dapat bekerja sesuai visi Menteri Keuangan. “Sejauh ini LMAN bekerjasama dengan Kementerian PUPR sebagai pengelola dana untuk pembebasan lahan khusus untuk jalan tol, tapi saya harap sesuai dengan visi Ibu Menkeu, LMAN harus mampu mengoptimalkan penggunaan aset negara,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Menkeu juga berharap LMAN dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengelola aset. “Selamat bekerja untuk LMAN semoga jadi salah satu bentuk sikap kita semua untuk kelola aset negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (as)

Source:

Read More

Presiden Nilai Keberhasilan Sukuk Negara Tercermin pada Pembangunan

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Acara Silaturahim Stakeholders Keuangan Syariah dalam rangka Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (23/12)

Presiden Nilai Keberhasilan Sukuk Negara Tercermin pada Pembangunan

Jakarta, 27/12/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo menilai, dalam kurun waktu satu windu, Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan menggembirakan. Selain jumlah nominal penerbitan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keberhasilan Sukuk Negara juga terlihat dari kontribusinya dalam membiayai pembangunan nasional.

“Keberhasilan Sukuk Negara bukanlah pada dana yang berhasil dihimpun, tetapi pada manfaat yang bisa dihasilkan,” ungkapnya dalam Silaturahim Stakeholders Keuangan Syariah dalam rangka Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/12).

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, selama 2015-2016, Rp20,8 triliun dari Sukuk Negara sudah digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang bermanfaat bagi rakyat banyak. “Pembanguan jalur kereta api, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, dipakai dananya dari Sukuk yang tadi Rp20,8 triliun,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menilai bahwa pengembangan ekonomi syariah, termasuk industri keuangan syariah di tanah air dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi domestik. “Ini akan memberikan trigger kepada pertumbuhan ekonomi di negara kita,” katanya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lanjutnya, sudah sewajarnya Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah internasional. Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri masih terbuka lebar. Kontribusi ekonomi syariah di Indonesia saat ini, menurut Presiden, baru sekitar lima persen, lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga Malaysia yang mencapai 30 persen. “Oleh sebab itu space yang masih besar itu akan terus kita kejar,” katanya.(nv)

Source:

Read More